Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
PARTAI NasDem melarang seluruh kadernya mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali menuturkan dukungan kepada Jokowi merupakan komitmen partai yang harus terjaga hingga 2024 mendatang.
"Saat ini NasDem mendukung penuh Jokowi hingga 2024 mendatang. Seluruh kader NasDem dilarang mengkritik kebijakan pemerintah Jokowi. Keberadaan koalisi merupakan satu komitmen nasdem yang harus dijaga," ungkap Ali saat membuka rangkaian NasDem UMKM Trade Show (NUTS) dalam rangka hari ulang tahun (HUT) NasDem ke-11, Selasa (9/11).
Ali menegaskan, komitmen NasDem dalam mendukung Jokowi tidak berubah kendati partainya mengusung Anies Baswedan dalam pilpres 2024 mendatang. NasDem sengaja mencapreskan Anies lebih awal untuk menjaga tradisi parpol pertama yang mengusung capres. Komitmen NasDem terhadap pemerintah tidak gugur oleh karena telah menetapkan calon di 2024.
"NasDem jaga tradisi mencalonkan capres paling awal. Hendaknya ini kita maknai sebagai satu komitmen NasDem untuk memenuhi rasa keadilan publik," ungkapnya.
Menurt Ali, masyarakat memiliki hak untuk mengenal lebih awal siapa calon pemimpin yang akan diikutsertakan dalam kontestasi pilpres mendatang. Penetapan Anies Baswedan sebagai capres telah melewati rangkain pertimbangan matang atas rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas). "Penetapan anies baswedan sebagai capres diawali dari Rakernas untuk mendegar aspirasi dari seluruh kader," tegasnya. (OL-15)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menolak untuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk bubar.
PARTAI Golkar dan PAN bergabung dalam koalisi bersama Gerindra dan PKB. Prabowo bingung memilih calon wakil presiden.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut sudah menemui Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), sebelum mendeklarasikan mendukung Prabowo
KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuknya bersama dengan Partai Golkar dan PPP
PRESIDEN Joko Widodo menanggapi soal merapatnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi Partai Gerindra untuk Pemilu 2024.
PAKAR politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai ada sejumlah elemen di dalam Dewan Pakar Partai Golkar yang sedang memanfaatkan ketidakjelasan posisi Partai Golkar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved